PERATURAN TERBENTUKNYA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

 -    Undang-Undang no. 22 tahun 1999 dan Undang-undang no. 25 tahun 1999 diharapkan dapat menjadi titik tolak pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

-    Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Kebudayaan.

-    Keputusan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kebudayaan sebagai Dinas Teknis Daerah mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kebudayaan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dibidang kebudayaan

Download Files Perda

 Peraturan Gubernur Bali no.44 2008 (117.09 kB)

PRESEDUR PEMBUATAN / SHOOTING FILM DI BALI 

DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang  Perfilman.
2. Peraturan Pemerintah. No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.
3. Peraturan Pemerintah. No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.
4. Peraturan Pemerintah. No. 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)
5. Keputusan Menbudpar RI No. KM.62/PW.204/MXP/2004 tentang Prosedur Pembuatan Film oleh Prosedur Asing di Indonesia.
6. Keputusan Gubernur Bali No. 216/04-B/HK/2005 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Pembina Perfilman Daerah (Bapfida) Bali

PERSYARATAN.

Setiap Produser (Film-Maker) Indonesia maupun Asing yang akan membuat (Shooting) Film/rekaman video di daerah Bali baik film cerita, non cerita (dokumenter, iklan, film promosi) harus memperoleh “Ijin Lokasi Shooting” dari Gubernur Bali, melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Rekomendasi dari Dinas Kebudayaaan Provinsi Bali selaku Ketua Bafpida Bali Untuk memperoleh ijin lokasi shooting di daerah Bali bagi Produser Asing.

Produser yang menangani, dapat mengajukan ”Surat Permohonan Ijin Lokasi Shooting” kepada Gubernur Bali melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Denpasar,  Jalan  Ir. Raya Puputan, Niti Mandala Renon Denpasar, Telp. (0361) 243804, 256905 dengan melampirkan:

•  Surat Keterangan dari KBRI/Konsulat RI yang ada di negara produser bersangkutan.

• Surat Ijin Produksi (SIP) dari Menbudpar RI.

• Nama-nama Crew dan artis, daftar riwayat hidup, foto copy Visa dan passport dari masing-masing crew yang dikeluarkan oleh KBRI di negara produser bersangkutan.

• Jadwal pelaksanaan shooting dan tempat/obyek yang dijadikan sasaran shooting.

• Judul/mengenai film/rekaman video yang akan dibuat.

• Daftar peralatan shooting (List Equipment).

Bagi Produser (Film-maker) Asing, dapat membuat Surat Pernyataan sebagai berikut:

• Mentaati segala ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

• Tidak menyimpang dari skript/sinopsis/skenario yang telah diajukan/ditentukan.

• Bersedia menyerahkan 1(satu) release copy film/rekaman video kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai dokumen Daerah melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, selama pelaksanaan shooting dan bersedia menyertakan petugas dari Badan Pembina Perfilman Daerah (BAPFIDA) Bali, dari unsur instansi terkait sebagai pendamping.

• Bersedia mere-export kembali peralatan shooting ke negara yang bersangkutan setelah melakukan aktivitas pengambilan gambar/shooting di Bali.